Lampung sebagai gerbang Sumatera memiliki potensi pembangunan yang luar biasa. Baik dari segi ekonomi, wisata, budaya dan keanekaragaman sumber daya lainnya. Daerah ini berpotensi besar untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan lalu lintas yang padat. Potensi ini didukung dengan dekatnya daerah ini menuju ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Lampung bisa menjadi daerah potensi untuk mengembangkan investasi bagi investor.
Untuk mencapainya tentu membutuhkan sarana promosi dan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kebijakan pembangunan pun harus diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga. Sebagaimana disampaikan Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung bahwa tiga tahun lalu Lampung disebut-sebut sebagai provinsi termiskin ke-3 secara nasional namun selama dua tahun kepemimpinannya Lampung berhasil menempatkan Lampung pada urutan ke-8 (Rakyat Merdeka, 17/3).
Peningkatan ini memang terus harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya. Pemberdayaan perekonomian dengan menarik investor adalah salah satu cara yang bisa dilakukan daerah untuk meningkatkan perekonomian warga. Disatu sisi daya tarik bagi investor adalah keamanan daerah dan kebijakan pemerintah yang pro investasi.
Keamanan menjadi penting karena investor mempertimbangkan kelangsungan infrastruktur investasi yang akan dilakukan. Sedangkan kebijakan pemerintah yang pro investasi sangat penting sebagai pelayanan kepada investor. Kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi proses birokrasi investasi menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Tidak ada praktik-praktik kolusi dan pencaloan dalam birokrasi adalah harapan bagi investor.
Dalam hal ini pelayanan publik di Lampung menjadi penting dan perhatian dari pemimpinnya. Layanan yang berkualitas menjadi pencitraan bagi pendatang maupun calon investor untuk menjalankan roda bisnis di tanah sang bumi ruwa jurai ini. Beberapa kendala yang sering ditemui dalam pelayanan publik seperti kurang informatif. Informasi lambat dan sering tidak ter-distribusi dengan baik sehingga sering tidak adanya responsif dalam pelayanan.
Selain itu, pelayanan publik terlalu birokratis yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian. Bahkan sering tidak mendapat layanan yang baik. Bak iklan kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah. Berbagai masalah itu menyebabkan ketidak-efisienan dalam pelayanan kepada publik sebagai pencitraan pemerintahan.
E-Government
Electronic government atau e-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pelaksanaan e-government ini akan mendukung proses kinerja antara pemerintah kepada pemerintah (G2G), pemerintah kepada bisnis (G2B), dan pemerintah kepada masyarakat (G2C).
Hubungan antara pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dan koordinasi antar lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah. Hubungan pemerintah kepada bisnis dapat berupa layanan satu atap untuk mengurus perizinan, layanan komunikasi dan sebagainya. Begitu juga kepada masyarakat dapat berupa layanan sosial, pendidikan, lingkungan, budaya dan sebagainya.
Adanya pembangunan e-government tersebut merupakan daya tarik tersendiri untuk menarik investor dan promosi daerah. Hal ini dimungkinkan dengan adanya dorongan pemerintah untuk mulai menggalakkan pembangunan e-government dengan adanya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan eGovernment. Kebijakan itu tentu mendorong pelaksanaan e-government di indonesia untuk menciptakan good governance.
Pembangunan e-government tidak hanya pembangunan website saja. Website hanya sebuah media untuk meningkatkan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai layanan yang ada pada pemerintahan. Pengoptimalan website www.lampung.go.id maupun website pendukung lainnya seperti www.visitlampung.com menjadi sangat penting.
Pengoptimalan website tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi investor sebagai media informasi investasi. Selain itu, website menjadi informasi pencitraan kinerja pemerintahan. Kalau kita klik kedua situs tersebut, sangat minim dengan informasi terkini sebagai sumber informasi pemerintahan di Lampung.
Untuk mulai membangunnya memang membutuhkan kepemimpinan/ e-leadership yang memiliki visi dan misi untuk melaksanakan e-government ini. Kepemimpinan menjadi pemacu bagi pembangunan sumber daya dan bisnis proses yang ada didalamnya. Sedangkan teknologi akan menjadi tool untuk mencapai visi misi dari pemimpin dalam pelaksanan e-government tersebut. Dengan usianya yang telah mencapai 44 tahun ini, Lampung sudah selayaknya memperhatikan pembangunan digital untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran selayaknya disiapkan untuk pembangunan e-government mengingat perkembangan daerah lain sudah sangat jauh dengan berbagai layanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selamat ulang tahun Lampung…