Pasca-diputuskan melalui voting pada Jumat (26/9) dini hari, UU Pilkada menuai kritik cukup keras dari rakyat yang dituangkan melalui berbagai aksi dan media sosial. Tagar #ShameOnYouSBY, #ShamedByYou, dan #ShamedByYouAgainSBY secara bergilir menjadi trending topic di twitter.
Dalam voting 135 anggota DPR memilih pilkada langsung dan 226 anggota memilih pilkada melalui DPRD/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan 124 anggota DPR yang merupakan fraksi Demokrat memilih sikap walk out dari sidang paripurna dan menyisakan 6 anggota yang tetap memilih pilkada langsung.
Kini, bola panas justru berada di Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan ketua umum Partai Demokrat. Hal ini disebabkan adanya manuver dari Partai Demokrat yang menjadi king maker dalam hitungan matematis keputusan UU Pilkada tersebut. Sebelumnya, SBY dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Demokrat menyampaikan dukungannya terhadap pilkada langsung. Bila hal ini sesuai dengan arahan SBY tersebut, sudah pasti keputusan paripurna adalah pemilihan langsung.
Tuntutan terhadap komitmen dan kekecewaan SBY pasca putusan sidang paripurna yang menetapkan pilkada melalui DPRD pun terus mengalir. Sebagai konsistensi ucapan, SBY diminta untuk tidak menandatangani UU Pilkada tersebut meski setelah 30 hari undang-undang tetap berlaku tanpa tanda tangan presiden. Bahkan SBY pun diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan UU Pilkada tersebut.
Blunder yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat tak lepas dari komunikasi politik pasca pemilihan presiden yang diikuti oleh dua kubu yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa (Koalisi Merah Putih). Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lalu, SBY dan Partai Demokrat cenderung tak menampakan posisi yang jelas. Demikian juga dari kubu Jokowi – JK, komunikasi politik lebih banyak dilakukan oleh Jokowi dibandingkan dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Komunikasi politik antara SBY dan Megawati Soekarno Putri bisa dikatakan tidak ada.
Begitu juga dengan draft awal RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah. Sikap SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat pun bertolak belakang dengan usulan awal pemerintah yang mengajukan pilkada melalui DPRD mengingat SBY juga sebagai kepala pemerintahan (presiden).
Warisan Buruk Pemerintahan SBY
Kembalinya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD tentu saja menegasikan buah dari reformasi yang telah berlangsung lebih dari satu dasa warsa. Rakyat kini mulai aktif dalam partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah bahkan puncaknya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Sistem yang dipilih oleh rezim hari ini merupakan wujud penghianatan terhadap partisipasi dan aspirasi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.
Warisan buruk di akhir pemerintahan SBY melahirkan kekuatan partai politik model baru dengan mengabaikan partisipasi politik warga negara. Keseimbangan fungsi eksekutif (gubernur, bupati/ walikota) dan legislatif (DPRD) sulit dicapai ketika eksekutif dipilih oleh legislatif (DPRD). Sebaliknya, eksekutif akan tunduk pada kebijakan-kebijakan legislatif alias potensi kolusi kebijakan antara eksekutif dan legislatif terbuka lebar. Sementara rakyat hanya menjadi penonton tanpa bisa banyak berbuat dan menuntut kepada eksekutif. Posisi lemah eksekutif tersebut sebagai wujud balas budi terhadap keterpilihannya oleh legislatif.
Pola keseimbangan terjadi, bila eksekutif dan legislatif sama-sama dipilih oleh rakyat sehingga baik eksekutif maupun legislatif benar-benar bertanggungjawab dan mendengarkan rakyat. Disinilah substansi dari pemilihan langsung. Rakyat menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan daerah. Rakyat menemukan substansi dari kehidupan demokrasi dengan semakin banyak lahirnya pemimpin-pemimpin berkualitas dari dan oleh rakyat. Pemimpin yang lahir karena pengabdian dan kerja nyata kepada rakyat yang kemudian memvisual kepada sosok/ figur bukan pada kekuatan partai politik.
Dengan disahkanya UU Pilkada, partai politik kembali menemukan ‘kekuatannya’ untuk melahirkan kekuasaan. Partai politik memegang kedaulatan untuk merumuskan kekuasaan dalam menentukan pemimpin daerah. Bahkan sangat mungkin, politik uang yang selama ini dijadikan alasan dalam kelemahan pilkada langsung tak dapat dihilangkan. Sebaliknya, peluang untuk penyalahgunaan kewenangan dan politik transaksional dalam pemilihan melalui DPRD tetap terbuka lebar. Inilah warisan terakhir masa pemerintahan SBY yang melukai hati rakyat.
Pemimpin Lahir dari Rakyat
Selama satu dasa warsa terakhir, bangsa Indonesia banyak melahirkan pemimpin-pemimpin dari rakyat. Bahkan Joko Widodo presiden terpilih pada pemilu 2014 merupakan sosok rakyat yang mengawali karir politiknya melalui walikota Solo. Selain itu banyak individu-individu luar biasa yang berasal dari rakyat biasa menjadi pemimpin harapan rakyat, bekerja dan memperjuangkan kehendak rakyat.
Melalui pemilihan langsung, rakyat diajak secara aktif untuk menentukan pemimpin daerah melalui partisipasi pemilih, proses pembangunan, hingga wujud pertanggungjawaban. Memang tidak dapat dipungkiri, pada awal pelaksanaannya, rakyat sempat apatis kendati trauma terhadap orde baru. Dan kini ketika rakyat sedang menemukan substasi dari demokrasi, justru tatanan tersebut dirusak oleh sekelompok wakil rakyat yang notabene dipilih oleh rakyat juga.
Kedaulatan rakyat kini beralih menjadi kedaulatan partai politik dimana penentuan pemimpin daerah ‘bisa diatur’ dari Jakarta oleh tokoh-tokoh sentral partai politik. Dan tak dapat dipungkiri pula, peluang transaksional kembali bersemi dalam tatanan pemilihan kepala daerah di tingkat DPRD. Pemimpin lahir dari partai politik, bukan dari rakyat.
Berharap adanya reformasi partai politik saat ini tentu saja sesuatu yang mustahil. Kekuasaan telah merubah pola pikir substansi kehadiran partai politik yang antara lain sebagai pendidikan politik, dan rekruitmen dan kaderisasi pemimpin publik. Dapat dilihat saat ini, partai politik hanya menjadi sarana dalam melanggengkan kekuasaan untuk mencapai pundi-pundi keuangan. Partai politik menjadi jembatan terjadinya ‘perselingkuhan’ antara penguasa dan pengusaha.
Kekuasaan partai politik kian menemukan jalannya. Realitas inilah yang kemudian menjauhkan rakyat dengan pemerintah yang sejatinya sebagai tumpuan untuk saling berinteraksi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Alih-alih memberikan pelayanan optimal, pemimpin pilihan DPRD tentu akan mengutamakan kepentingan wakil rakyat daripada rakyat.
Namun demikian, sebagai bangsa yang besar, segala perdebatan konstitusional harus diselesaikan juga dengan cara-cara yang konstitusional. Saatnya untuk melakukan uji terhadap UU Pilkada tersebut, dan atau mendorong kepemimpinan Jokowi – JK untuk melakukan revisi yang tentu saja membutuhkan komunikasi politik yang baik pada tingkat parlemen dan partai politik. Bahkan, kepempinan Jokowi – JK dapat pula menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU Pilkada tersebut. Mari kita jaga optimisme rakyat dalam partisipasi demokrasi untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat yang sedang direbut kedaulatannya. ***
http://www.teraslampung.com/2014/09/beralihnya-daulat-rakyat-ke-daulat.html
