Category: Aktivitas

Dengan alunan musik Bali, empat orang wanita berlenggak-lenggok di atas panggung. Menggunakan hiasan bulu di kepala, para wanita itu menarikan tari Cendrawasih, sebuah tarian asal Bali yang mempresentasikan ritual perkawinan di tanah para dewa.

Tarian itu merupakan satu dari empat tari lainnya yang diperagakan anggota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) dalam Malam Apresiasi HUT 31 Peradah. Selain tari dari Bali, ditampilkan pula tarian tradisional dari belahan Indonesia lainnya, yakni Lampung, Jakarta, dan Papua.

Bukannya tanpa alasan, tari-tarian tersebut ditampilkan untuk merepresentasikan tema tahun ke-31 Peradah, yakni toleransi dalam keberagaman.

“Ini untuk memperlihatkan bahwa umat Hindu tidak hanya ada di Bali, tapi beragam dari seluruh Indonesia,” ungkap Ketua Umum Peradah Wayan Sudane, Sabtu (4/4/2015).

Dalam acara yang dilangsungkan di Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta tersebut, turut hadir pula Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang sangat mengapresiasi tema tersebut.

Menurut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, sudah seharusnya masyarakat Indonesia mengesampingkan perbedaan suku, ras, maupun agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, katanya, perbedaan merupakan kunci kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Keberagaman merupakan warisan dari para pendiri bangsa. Sehingga sudah seharusnya kita terus berusaha mempekokoh persatuan dan persaudaraan kita,” ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di depan 200 undangan malam itu, yang terdiri dari anggota Peradi, mahasiswa Hindu se-Jabodetabek, dan organisasi Hindu.

Menurut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, setelah hampir 70 tahun merdeka, seharusnya perbedaan-perbedaan seperti itu tidak lagi dipermasalahkan. Karena dewasa ini, permasalahan yang bangsa Indonesia hadapi jauh lebih besar dari pada itu, misalnya bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Banyak negara miskin yang jadi negara maju karena sumber daya manusianya berkualitas. Sebalinya banyak juga negara kaya yang jadi terbelakang karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Tantangannya sekarang, bagaimana memajukan Indonesia dengan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang berkualitas,” jelas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang malam itu mengenakan busana batik bernuansa merah-cokelat.

Dalam perayaan hari jadi organisasi yang berdiri sejak 1984 itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berpesan agar Peradi terus ambil bagian dalam kemajuan Indonesia. Apalagi mengingat tahun ini Peradi fokus pada kepemimpinan dan kewirausahaan.

“Lanjutkan pengabidaan saudara untuk indonesia. Sehingga setiap lapis masyarakat bisa saling bergotong royong demi Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermatabat,” tutup Ketua MPRI RI Zulkifli Hasan yang diamini para undangan malam itu.

Sumber: http://lipsus.kompas.com/mpr

Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) mengingatkan bahwa pemimpin baik tingkat nasional maupun daerah agar harus melayani. Hal ini merupakan semangat kegiatan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (Pakemnas) Angkatan VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) di Palu, Sulawesi Tengah, 14-16 November 2014.

Ketua Umum Peradah Indonesia, Wayan Sudane mengatakan semangat yang diusung dalam Pakemnas VIII yaitu kepemimpinan yang melayani. Semangat ini dikembangkan dariajaran Mahatma Gandhi tentang swadeshi yang intinya adalah kemandirian. Sebab, kemandirian merupakan dasar dari pembangunan karakter untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat. “Kemandirian kami tanamkan sebagai spirit dalam membangun karakter khususnya dilingkungan Peradah Indonesia,” katanya melalui surat elektronik diterma Jurnas.com, Sabtu (15/11/2014).

Wayan menjelaskan isu kemandirian saat ini sangat penting dalam pembangunan Indonesia.Kemandirian merupakan dasar dari pembangunan karakter sumber daya manusia maupun pembangunan bangsa Indonesia.

“Kemandirian harus dimulai dari sikap mental individu untuk mewujudkan kemandirian komunitas masyarakat,” katanya.

Menurut ajaran Hindu, kata Wayan, terdapat delapan sifat dari pemimpin antara lainSuryaBrata (bijaksana), Chandra Brata (memberi rasa nyaman), Bayu Brata (pandai menggali aspirasi masyarakat), Agni Brata (pemberani), Kwera Brata (pandai mengatur keuangan),Baruna Brata (penampung aspirasi),Indra Brata (memberikan kesejahteraanpada masyarakat), dan Yama Brata (memberi rasa adil).

“Melaluisifat-sifat luhur tersebutdiharapkan mampu menjadi inspirasi dalam menggerakan kepemimpinan yang melayani,” kaatanya.

Peradah Indonesia sebagai organisasi nasional untuk para pemuda Hindu Indonesia terus berkomitmen untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki visi pelayanan. Tentu saja, pemimpin tersebut tidak dapat dipelajari secara teori saja.

Perlu adanya proses dan terjun langsung untuk merasakan dinamika di lapangan. Begitu juga kemandirian, mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk itu, dalam Pakemnas VIII dilakukan beberapa pendidikan dan pelatihan bagi para anggota yang hadir dari seluruh wilayah Indonesia. Kepemimpinan dan kemandirian merupakan dua hal yang saling terkait dalam konteks kekinian.

Kepemimpinan yang melayani dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki adalah kebutuhan bangsa saat ini. Oleh karena itu, Peradah terus berupaya membangun komitmen, kapasitas, dan budaya kerja dalam mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian.

Lebih lanjut, Wayan Sudane menegaskan pemuda sebagai generasi penerus bangsa di masa depan akan pewaristongkat estafet kepemimpinan bangsa, baik pada level lokal, nasional dan internasional.

sumber:
http://www.jurnas.com/news/157803/Peradah-Ingatkan-Pemimpin-Harus-Melayani—2014/1/News/Politik-Keamanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Alumni Kelompok Cipayung mengajak semua relawan dan pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi – Jusuf Kalla tidak beradu menyodorkan calon menteri. Sisi lain, presiden terpilih diingatkan agar tidak bias dalam menunjuk pembantunya supaya cita-cita membentuk kabinet kerja yang pro-rakyat dapat terwujud.

“Jika semua sadar dengan posisi ‘relawan’ maka tidak perlu beradu atau berlomba menyodorkan calon menteri lainnya kepada presiden terpilih,” ujar Stefanus Asat Gusma, salah seorang Alumni Cipayung saat berkunjung redaksi Tribunnews.com, Selasa (12/8/2014) petang.

“Kita ini relawan, tapi kok belakangan mendorong nama-nama (untuk calon menteri), tapi yang didorong nama ketuanya sendiri,” kata Gusma, mantan Ketua Presidium Pusat PMKRI.

Mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI Deddy Rakhmadi mendukung pernyataan Gusma. Menurutnya, selain relawan Jokowi – JK, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan pun, sebaiknya meninggalkan kebiasaan lama, berebut mengincar jabatan di pemerintahan.

“Kami tidak lagi pada kepentingan hanya menyodorkan nama sebagai calon menteri. Saya masih ingat bebrapa tahun lalu, begitu SBY terpilih, Cipayung menyodorkan nama. Sekarang, kami bukan lagi seperti itu,” kata Deddy.

Walaupun demikian Deddy Rakhmadi mengingatkan presiden terpilih Jokowi perlu memperhatikan pemuda dalam pemerintahannya. “Sebab kita tahu, pemuda diketahui sangat berperan memilih Jokowi. Sebab anak mudalah pemilih dominan Jokowi,” kada dia.

Dia berharap, dalam menentukan menteri atau orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, Jokowi jangan sampai bias. Misalnya dalam menentukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora). elite pemuda. Seperti sering terjadi selama ini, bahkan sudah menjadi tradisi sejak Orde Baru, ada pemanfaatan elite segelintir pemuda, seperti halnya merekrut untuk menteri berdasar satu organisasi yang mengklain diri sebagai wadah tunggal organisasi pemuda, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

“Itulah yang kami perhatikan, jangan sampai bias saat merekrut orang-orang yang akan membantunya termasuk dalam merekrut Menpora,” kata Deddy Rachmadi.

Alasan lain mengapa pemerintahan Jokowi – JK perlu mengakomodasi pemuda, kata Gusma menimpali, karena kemenangan Jokowi – JK adalah kemenangan rakyat. “Mengapa? Karena seminggu sebelum hari H, beberapa survei menyebut Jokowi – JK kalah dari Prabowo – Hatta. Tetapi karena ada isu blunder, seperti menyebut dia sinting karen ide membuat hari Santri, lalu rakyat, umumnya kalangan muda, memilihnya,” kata Gusma.

Rachmadi menyinggung program yang kerap disebutkan Jokowi tentang revolusi mental. Pemuda meminta, revolusi mental ini harus dikemas sedemikian rupa sehingga tetap dalam bingkai Pancasila.

“Ada kesan, revolusi mental ditujukan kepada rakyat, yang betul, revolusi kepada pejabat terlebih dahulu, barulah akan berubah pada tatanan sosial lapis bawah,” kata Rahmadi.

Ia mengatakan Pilpres 2014 sebagai momentum politik yang membangkitkan keterlibatan semua elemen bangsa, mirip semangat angkatan 45. Kalau tempo dulu animo rakyat tinggi untuk terlibat angkat senjata, berperang melawan penjajah, kali ini, aktif berpolitik membangun propaganda politik.

“Jadi Inilah saatnya, rakyat terjun ke politik, dan ini fenomena baik. Bila perlu, rebutlah partai politik, karena kita sudah sepakat pimpinan nasional dilakukan melalui demokrasi yang di dalamnya terlibat partai politik,” kata dia.

Masih mengenai metode merekrut menteri, Wayah Sudane mantan Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, merekrut menteri juga jangan menyederhanakan masalah dengan mencomot perwakilan berdasarkan daerah maupun kesukuan.

“Merekrut bukan perwakilan kesukuan atau daerah, dari Bali, dari Papua. Tidak. Tetapi lebih perlu melihat seorang calon secara profesional, kompetensi, kapabilitas, dan integritas dan rekam jejaknya,” kata dia.

Terkait kebijakan Jokowi mengundang partisipasi masyarakat memilih dan mengusulkan calon menteri berdasarkan kuis online, Alumni Cipayung menilai seseuatu terobosan yang bagus. Namun ada hal perlu yang diingat presiden terpilih, jangan mengandalkan kuis dalam memilih dan mengangkat menteri. “Jangan sekadar mencari gaya-gaya ngepop, tetapi harus betul-betul melihat rekam jejak dan ideologi mereka,” kata Gusma.

***
Kelompok Cipayung
Kemarin, Gusma bersama sejumlah mantan aktivis organisasi mahasiswa berbasis keagamaan, yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, bersilaturahmi ke redaksi Tribun di Jalan Palmerah Jakarta Pusat. Mereka diterima General Manager Newsroom Tribun Network Febby Mahendra Putra.

Para mantan ketua umum dan sekretaris sejumlah organisasi kemahasiswaan baru-baru ini mendeklarasikan pembentukan Ikatan Cipayung. Mereka umumnya aktif kebagai pimpinan organisasi tahun antara 2006 hingga 2013.

Mereka antara lain mantan Ketua Umum PB HMI Noer Fajrieansyah, mantan Ketua PB HMI Muhammad Syafii, mantan Ketua Umum PMII Addin Jauharudin, mantan Ketua Presidium PMKRI Stefanus Gusma. Kemudian mantan Ketua Presidium GMNI Deddy Rachmady, mantan Presidium KMHDI Wayan Sudane, mantan Sekretaris Umum GMKI Yozthin Thelik, dan mantan Ketua Umum IMM Sihadul Mubarak.

Cikal bakal Kelompok Cipayung adalah sebuah diskusi bertema “Indonesia yang Kita Cita-Citakan”. Ada empat ormas pemuda yang menyelenggarakan diskusi pada tanggal 19-22 Januari 1972 itu di Cipayung, Puncak, Jawa Barat.

Pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan terbentuknya “Kelompok Cipayung”. Kesepakatan tersebut ditanda-tangani oleh pimpinan keempat organisasi itu, yakni Akbar Tanjung (Himpunan Mahasiswa Islam/HMI), Soerjadi (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia/ GMNI), Chris Siner Key Timu (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia/PMKRI) dan Binsar Sianipar (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia/GMKI). Belakangan organisasi kemahasiswaan lainnya bergabung ke Kelompok Cipayung seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi). (domu d ambarita)

JAKARTA, NusaBali | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah mengumumkan pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) pada, Selasa (22/7). Hasilnya pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tokoh umat Hindu, yakni Ketua PHDI Pusat Sang Nyoman Suwisma dan Ketua Peradah Indonesia Wayan Sudane menegaskan, hasil tersebut harus diikuti.

“Apa yang telah dilakukan lembaga negara merupakan kesepakatan konstitusi. Seluruh rakyat Indonesia harus mengikuti,” ujar Ketua PHDI Pusat, Sang Nyoman Suwisma kepada NusaBali, Rabu (23/7). Jika ada yang menilai terdapat kecurangan-kecurangan secara hukum bisa diselesaikan lewat jalur hukum.

Meski begitu, Suwisma menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan musyawarah. “Sebab itu adalah budaya dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karenanya perlu mengedepankan kedamaian serta musyawarah mufakat lantaran hal itu adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Bukan untuk mencari perbedaan, melainkan persatuan dan kesatuan,” ungkapnya.

Suwisma berharap terpilihnya presiden baru agar masyarakat mayoritas menjaga minoritas demi keutuhan, harmonisasi dan stabilitas yang terjamin. Kemudian ia berpesan kepada seluruh masyarakat jangan mendahulukan kepentingan golongan, melainkan utamakan kepentingan bangsa dan negara. “Harapan saya presiden terpilih nanti betul-betul jaga NKRI,” tegas Suwisma.

Selain itu, tidak membawa-bawa nama kelompok pengusungnya dan memikirkan kepentingan bangsa sehingga perbedaan bisa diredakan. Oleh karena itu, siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia harus bisa menempatkan diri dan tak lupa memperhatikan aspirasi dari setiap komponen bangsa. Dengan adanya pemimpin Indonesia baru, Suwisma mengajak umat Hindu untuk meningkatkan solidaritas, kerukunan dan keharmonisan. Kemudian meningkatkan kualitas prestasi agar punya arti. Lalu saling bantu dan tidak saling menjelekkan untuk bisa lebih maju lagi.

Sedangkan kepada masyarakat luas, Suwisma mengatakan, agar mayoritas dari bangsa ini dapat melindungi keluarga sebangsanya, termasuk umat Hindu. Selanjutnya taat hukum dan beri kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara. Sementara Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia, Wayan Sudane berharap, pemimpin Indonesia yang baru terpilih ini dapat melakukan perubahan pada tata kehidupan berbangsa yang lebih baik. Mulai dari birokrasi, pelayanan warga seperti pendidikan dan kesehatan. “Untuk ke umat Hindu, perhatiannya perlu ditingkatkan pula. Presiden juga perlu menjamin kerukunan umat beragama tanpa diskriminasi,” terang Sudane.

Terkait hasil KPU, kata Sudane, kita harus menghormati keputusan KPU sebagai bagian dari proses demokrasi. Pasalnya apa yang telah diputuskan oleh KPU merupakan aspirasi dari masyarakat untuk bangsa Indonesia. “Kita harus melangkah ke depan untuk kembali membangun bangsa ini,” ucap Sudane. 7 k22

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli lalu telah berlangsung secara tertib, aman, dan terkendali. Aliansi Organisasi Umat Hindu Tingkat Nasional pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan bertanggung jawab.

Meski suasana cukup kondusif, situasi politik dinamis yang diwarnai berbagai isu politik serta infomasi yang berkembang di masyarakat hingga menjadi perhatian publik pada suatu kekhawatiran. Oleh karena itu, Aliansi Organisasi Umat Hindu Tingkat Nasional mengajak semua pihak untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan suasana tentram, rukun, tertib, dan damai menjelang dan/atau setelah penetapan hasil Pilpres 22 Juli besok. Aliansi ini merupakan gabungan dari Prajaniti Hindu Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia.

“Kepada Pemerintah patut juga kita sampaikan terima kasih karena telah mampu menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua Umum Prajaniti Indonesia Laksdya (Purn) Si Putu Ardana Minggu, 21 Juli saat deklarasi damai organisasi kemasyarakatan Hindu di Jakarta.

Sedangkan Wayan Sudane Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia mengatakan bahwa pilpres 2014 sebagai momentum untuk mengajak semua pihak dan komponen bangsa fokus terhadap perubahan ke arah yang lebih baik untuk membangun Indonesia. “Melalui deklarasi damai kami mengajak segenap komponen bangsa untuk saling menghormati dan menjadikan hasil pilpres 2014 sebagai kemenangan rakyat,” jelasnya. [ER]